iNews Dumai – Kejaksaan Tinggi Riau terus mengusut dugaan korupsi jasa layanan kapal di perairan wajib pandu Kelas I Dumai. Dalam pengembangan perkara tersebut, tim penyidik melakukan penggeledahan Kejati Riau di sejumlah perusahaan yang diduga terkait dengan aktivitas ilegal tersebut.
Penggeledahan berlangsung di beberapa lokasi strategis yang memiliki keterkaitan dengan operasional jasa kepelabuhanan di wilayah Dumai. Penyidik mencari dokumen penting, data transaksi, serta alat bukti lain yang dapat menguatkan dugaan tindak pidana korupsi dalam rentang waktu tahun anggaran 2015 hingga 2025.
Baca Juga : Pelabuhan Dumai Tetap Normal Usai Penggeledahan
Dalam proses penggeledahan Kejati Riau ini, tim berupaya mengungkap pola kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat. Penyidik menduga terdapat praktik penyimpangan dalam pengelolaan jasa layanan kapal, khususnya pada wilayah perairan yang mewajibkan pandu bagi kapal yang melintas.
Kejati Riau menegaskan komitmennya untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Penyidik akan memeriksa seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan, baik dari unsur perusahaan maupun pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan layanan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor jasa kepelabuhanan.
Selain itu, penggeledahan juga menjadi bagian penting dalam mengumpulkan bukti tambahan guna memperkuat konstruksi hukum perkara. Penyidik akan menganalisis seluruh dokumen yang disita untuk menelusuri aliran dana serta potensi kerugian negara yang mungkin timbul akibat praktik tersebut.
Kejaksaan mengimbau semua pihak untuk bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung. Dukungan dari berbagai pihak dinilai penting agar penegakan hukum dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan keputusan yang adil.
Melalui langkah tegas ini. Kejati Riau berharap dapat menegakkan hukum secara profesional sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Di sektor strategis seperti jasa kepelabuhanan.
