Dumai – Prabowo: 299 Hari Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih RI 2024, Prabowo Subianto, kembali menarik perhatian publik melalui pernyataannya yang blak-blakan soal kondisi pemerintahan saat ini.
Dalam sebuah forum terbuka, Prabowo menyatakan bahwa setelah 299 hari menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ia telah memahami secara langsung berbagai bentuk penyelewengan yang terjadi di tubuh pemerintahan.
Pernyataan itu sontak memicu beragam reaksi dari masyarakat, media, hingga kalangan elite politik nasional.
“Selama hampir 300 hari saya mengamati, bekerja, dan berinteraksi langsung di dalam sistem. Saya tahu, ada yang tidak beres,” ujar Prabowo di hadapan peserta forum.
Ia menyebut bahwa penyimpangan dalam birokrasi tidak hanya soal korupsi uang, tetapi juga dalam bentuk ketidakjujuran, penyalahgunaan kewenangan, hingga pengambilan keputusan yang tidak berpihak pada rakyat.
Menurutnya, beberapa kebijakan strategis nasional seringkali terganjal oleh kepentingan kelompok tertentu yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi.
“Saya tidak akan kompromi dengan siapapun yang merugikan bangsa dan negara,” tegasnya.
Ia pun mengakui bahwa proses reformasi birokrasi selama ini berjalan lambat, dan butuh gebrakan nyata agar bisa menyentuh akar masalah.
Salah satu strategi yang akan ia lakukan adalah membentuk satuan tugas khusus untuk mendeteksi dan menindak penyelewengan sejak dini.
Task force ini rencananya akan berisi gabungan unsur pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil.
Prabowo juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengawasan dan pelaporan birokrasi.
Ia menyampaikan bahwa integritas pemerintahan adalah fondasi utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Kita tidak bisa berharap banyak pada pembangunan jika sistem di dalamnya bocor,” ujarnya.
Baca Juga : Sidang Lanjutan Vadel Badjideh Hadirkan Saksi dari Pihaknya
Di sisi lain, sejumlah kalangan menyambut positif pernyataan tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk keterusterangan pemimpin.
Pengamat politik menyebut bahwa pernyataan Prabowo ini bisa menjadi sinyal awal dari upaya bersih-bersih internal menjelang pelantikannya sebagai Presiden.
Dalam catatan publik, Prabowo dikenal sebagai figur yang tegas dan nasionalis, namun juga harus menunjukkan kapasitas eksekusinya dalam memberantas ketimpangan sistemik.
Menko Polhukam pun ikut menanggapi pernyataan Prabowo dengan menyatakan bahwa sistem pengawasan harus diperkuat, namun tetap berdasarkan prinsip hukum dan prosedur yang berlaku.
