iNews Dumai – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai menggelar RDP TKBM Dumai bersama perwakilan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di sektor kepelabuhanan. Pertemuan tersebut menghasilkan dua rekomendasi penting yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi para pekerja maupun pihak terkait.
Melalui RDP TKBM Dumai, DPRD memberikan ruang dialog antara para pekerja bongkar muat dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di sektor pelabuhan. Para peserta rapat menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari sistem kerja, kesejahteraan tenaga kerja, hingga tata kelola aktivitas bongkar muat di pelabuhan.
Baca Juga : Kemenperin Perkuat Standar Mutu Perhiasan Emas
Dalam forum tersebut, perwakilan TKBM menyampaikan sejumlah kendala yang mereka hadapi selama menjalankan aktivitas kerja. Para pekerja berharap adanya kebijakan yang mampu memberikan kepastian kerja sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja di lingkungan pelabuhan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, DPRD Dumai kemudian merumuskan dua rekomendasi utama. Rekomendasi pertama menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, serta organisasi tenaga kerja untuk menciptakan sistem kerja yang lebih tertib dan transparan.
Sementara itu, rekomendasi kedua menyoroti perlunya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja bongkar muat. DPRD menilai kesejahteraan pekerja harus menjadi perhatian utama. Karena mereka memegang peran penting dalam mendukung aktivitas logistik dan perdagangan di Kota Dumai.
Para anggota dewan juga menegaskan bahwa sektor kepelabuhanan memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan tenaga kerja di pelabuhan perlu dilakukan secara profesional agar aktivitas distribusi barang dapat berjalan lancar.
DPRD Dumai berharap hasil RDP TKBM Dumai dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola sektor bongkar muat di pelabuhan. Dengan kerja sama yang baik antara semua pihak. Para pekerja dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan sejahtera, sementara aktivitas ekonomi di Kota Dumai tetap berjalan secara optimal.
